Pemerintah melalui BUMN PT Inalum telah mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik kebijakan tersebut.
Di sela-sela kunjungannya ke pabrik Teh Tjemplung di Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Fadli melontarkan kritikannya. Dia menyebut divestasi PTFI merupakan kebijakan sontoloyo.
"Menurut saya ini langkah yang sangat merugikan kepentingan nasional. Menurut saya ini kebijakan sontoloyo," kata Fadli, Sabtu (22/12/2018).
Menurutnya, pemerintah salah kaprah dalam membuat keputusan. Sebab Indonesia dinilai tak perlu membeli saham yang sebenarnya sudah dimiliki.
Tidak perlu diambil alih. Kalau kontrak habis dengan sendirinya akan jatuh ke tangan kita," katanya.
"Kontrak kan habis 2021, pembicaraan kontraknya baru dimulai 2019. Untuk apa kita beli saham punya sendiri. Barang milik kita kok diambil alih. Ini kan lucu," ujar Fadli.
Dia juga mengkritisi sumber dana yang digunakan untuk menebus saham PTFI. Dia menyebut Indonesia kembali berutang hingga puluhan triliun rupiah untuk hal itu.
"Barang itu akan kembali ke kita gratis. Untuk apa kita berutang untuk itu. Kalau tidak salah sampai Rp 55 triliun," tutupnya. (detik.com)
sumber
Di sela-sela kunjungannya ke pabrik Teh Tjemplung di Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Fadli melontarkan kritikannya. Dia menyebut divestasi PTFI merupakan kebijakan sontoloyo.
"Menurut saya ini langkah yang sangat merugikan kepentingan nasional. Menurut saya ini kebijakan sontoloyo," kata Fadli, Sabtu (22/12/2018).
Menurutnya, pemerintah salah kaprah dalam membuat keputusan. Sebab Indonesia dinilai tak perlu membeli saham yang sebenarnya sudah dimiliki.
Tidak perlu diambil alih. Kalau kontrak habis dengan sendirinya akan jatuh ke tangan kita," katanya.
"Kontrak kan habis 2021, pembicaraan kontraknya baru dimulai 2019. Untuk apa kita beli saham punya sendiri. Barang milik kita kok diambil alih. Ini kan lucu," ujar Fadli.
Dia juga mengkritisi sumber dana yang digunakan untuk menebus saham PTFI. Dia menyebut Indonesia kembali berutang hingga puluhan triliun rupiah untuk hal itu.
"Barang itu akan kembali ke kita gratis. Untuk apa kita berutang untuk itu. Kalau tidak salah sampai Rp 55 triliun," tutupnya. (detik.com)
sumber